Lenteraimfo.com – Palembang,Ratusan Massa Laskar Sumsel Datangi Kantor Kajati Sumsel Mendesak terhadap penegakan Hukum di Sumatera Selatan kembali menguat. Selasa (4/11/2025). Menuntut Kejati Sumsel untuk tidak menutup mata terhadap maraknya Dugaan Korupsi dan penyimpangan Anggaran di sejumlah kabupaten dan instansi pemerintahan di Bumi Sriwijaya.
Dalam orasinya, Jacklin, Direktur Investigasi LASKAR SUMSEL,dan Mukri AS Muhammad Amin beserta jajarannya ,” Kami menegaskan saat Orasinya bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu keadilan.Banyak laporan dan temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti. Kerugian negara mencapai miliaran rupiah, tapi tak satu pun yang diproses Hukum. Ini jelas bentuk pembiaran,”ujarnya
Berdasarkan Data yang diungkap LASKAR SUMSEL, BPK RI menemukan 37 paket proyek bermasalah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2024. Dari total belanja modal infrastruktur Rp607,2 miliar, terdapat temuan senilai Rp7,93 miliar, mayoritas di Dinas PUPR Muratara.
BPK merinci kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4,52 miliar dan ketidaksesuaian spesifikasi senilai Rp2,98 miliar.Uji laboratorium independen dari PT Sucofindo Palembang dan Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (UBL) bahkan memperkuat dugaan bahwa mutu pekerjaan tidak sesuai kontrak.
Namun hingga kini, belum ada proses Hukum terhadap pihak-pihak terkait, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Muratara yang disebut masih menjabat di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.
” Kami meminta Kejati harus segera memanggil dan menetapkan tersangka. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah jelas: siapa pun yang memperkaya diri dan merugikan negara harus dihukum,”ungkapnya
Selain Muratara,” Kami dari LASKAR SUMSEL juga menyoroti dugaan mark-up dan praktik Gratifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2024.Instansi tersebut diketahui melakukan 33 paket e-purchasing dengan nilai mencapai puluhan Milyar Rupiah. Namun, laporan masyarakat dan investigasi internal menemukan selisih harga satuan signifikan serta dugaan permintaan fee oleh oknum pejabat pengadaan.
Beberapa item pengadaan yang disorot antara lain:
Komputer: Rp1,98 miliar
Solar Cell: Rp2,00 miliar
Obat-obatan: Rp3,11 miliar
BMHP HPV DNA: Rp1,50 miliar
“Seluruh pejabat yang terlibat, termasuk penandatangan kontrak dan penyedia barang, harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tegasnya
Tak berhenti di sana,” Kami dari LASKAR SUMSEL juga menuding adanya rekayasa anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.Pada tahun 2024, lembaga tersebut menganggarkan 10 paket pengiriman Media internal senilai Rp1,56 Milyar. Padahal, berdasarkan tarif resmi Pos Indonesia, JNE, dan TIKI, biaya Real pengiriman hanya berkisar puluhan juta rupiah,”Bebernya
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran publik,”LASKAR SUMSEL mendesak Kejati untuk memeriksa pejabat DPRD Sumsel dan melakukan audit ulang seluruh kegiatan media tahun 2024.
Dua kasus lain yang juga disorot karena tak kunjung diproses yakni:
Yayasan Batang Hari Sembilan Palembang Dugaan penerbitan sertifikat hak milik ilegal oleh mantan Kepala BPN Kota Palembang, yang kini menjabat di Muara Enim.
SMKN 1 Gelumbang, Muara Enim Dugaan penyimpangan dana BOS dan DAK Penugasan 2024, termasuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium tidak sesuai spesifikasi serta praktik jual beli seragam siswa baru.
“Kami kecewa, laporan sudah lama masuk tapi tak ada kejelasan. Jika aparat Hukum diam, Kami akan membawa kasus ini ke KPK,” Ketusnya
Dalam pernyataan resminya, ” Kami dari LASKAR SUMSEL menegaskan lima tuntutan kepada Kejati Sumsel:
1.Segera menindaklanjuti seluruh laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat.
2.Menolak segala bentuk pembiaran dan tebang pilih dalam penegakan hukum.
3.Menuntut transparansi dan profesionalisme aparat hukum.
4..Berkomitmen mengawal setiap proses hukum hingga tuntas.
5.Menggagas Sumatera Selatan yang bersih, transparan, dan bermartabat.
” Kami berharap kepada Kejaksaan Tinggi agar Menindaklanjuti dalam kerja 100 harinya
Tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan dan ” Kami juga menegaskan kalau tidak di Tindaklanjuti maka kami siap akan Adu Data,” Pungkasnya
Aksi di sambut oleh Burnia selaku Jaksa Fungsional Intelejen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menegaskan ,” Pasti akan kami Tindak yang belum tersampaikan harap teman-teman Bersabar dan mungkin Masi dalam Proses , dan buat Laporan yang baru silahkan bawa ke PTSP dan,” Saya berharap teman-teman harus bersabar,” tutupnya.DN
